BEGINI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEKOLAH PENERIMA BOS

Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari data siswa sesungguhnya, maka kelebihan dana tersebut tetap disimpan di rekening sekolah. Selanjutnya sekolah harus melaporkan kelebihan

MEMAHAMI DANA BOS PROVINSI

1. Nama Program

Bantuan Biaya Operasi Sekolah SMA/MA/SMK di Provinsi Jawa Barat

2.      Pengertian

a.    BOS SMA/MA/SMK Provinsi Jawa Barat adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa pemberian dana langsung ke SMA/MA/SMK baik Negeri maupun Swasta dimana besarnya dana

Bantuan Rintisan BOS untuk SMA/SMK Segera Turun

Dalam rangka mendukung persiapan Program Wajib Belajar 12 tahun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah Menengah (R-BOS SM) untuk SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Program yang menjadi icon Program Wajib Belajar 12 Tahun ini masih bersifat rintisan sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Direncanakan pada tahun 2013, program R-BOS SM ini bisa dikembangkan menjadi BOS SM dengan satuan biaya per siswa yang lebih mencukupi, sehingga lebih mampu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan bagi semua siswa.

Pada tahun 2012 ini, dialokasikan dana R-BOS SM sebesar Rp. 984 milyar untuk 7.905.139 siswa sekolah menengah yang terdiri dari 4.105.139 SMA dan 3.800.000 siswa SMK. Program rintisan yang akan dimulai pada tahun 2012 ini tidak dimaksudkan untuk memberikan pendidikan gratis  kepada seluruh siswa SM, tapi lebih diarahkan untuk membebaskan tagihan biaya pendidikan bagi siswa miskin. Sedangkan dari sisi pengeluaran (expenditure) dana R-BOS SM digunakan untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah.

Penentuan siswa miskin yang dibebaskan dana/atau dibantu tagihan biaya pendidikannya menjadi diskresi/kewenangan sekolah didasarkan oleh: (a) biaya pendidikan per siswa; (b) jumlah siswa miskin; dan (c) dana Rintisan Bos yang diterima sekolah.

Bantuan disalurkan ke sekolah melalui dinas pendidikan propinsi dalam skema dekonsentrasi. Pelaksanaan program R-BOS SM mengikuti pedoman yang disusun oleh Direktorat Jendral Pendidikan Menengah, dengan mengutamakan konsep manajeman berbasis sekolah (MBS)  yaitu dilaksanakan ssecar swakelola dan partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif efeisien, tertib administrasi dan pelaporan serta saling percaya.

Sumber: DRAFT PANDUAN PELAKSANAAN RINTISAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  MENENGAH (R-BOS SM) TAHUN 2012 

BESAR BANTUAN DAN WAKTU PENYALURAN DANA BOS SMA/SMK 2012

 BESAR BANTUAN

Sasaran program pada tahap rintisan ini SMA dan SMK Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Besar bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa, dimana program ini memperhitungkan jumlah siswa SM nasional sebanyak 7.905.139 yang terdiri dari 4.105.139 siswa SMA dan 3.800.000 siswa SMK. 

Satuan biaya (unit cost) program Rintisan BOS SM tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 948.616.680.000 (sembilan ratus empat puluh delapan milyar, enam ratus enam belas juta, enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

WAKTU PENYALURAN

Dana R-BOS SM ditargetkan tersalur dalam dua tahap, yaitu minggu ke 3 Pebruari 2012 (tahap I) dan minggu ke 3 Agustus 2012  (tahap 2). Penggunaan dana mengikuti tahun anggaran yaitu terhitung dari periode januari sampai Desember 2012, atau semester 2 (dua), tahun pelajaran 2011/2012 dan semester 1 (satu ) tahun pelajaran 2012/2013

INILAH TUGAS PENGELOLA DANA BOS DI SEKOLAH

Pengelola Rintisan BOS SM tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah. 

Tugas-tugasnya adalah:

1. Menyebarkan informasi penerimaan Rintisan BOS SM kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi, program dan keuangan di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua siswa;
2. Mematuhi pedoman pelaksanaan Rintisan BOS SM
3. Menyusun Surat Keputusan tentang siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya beserta lampiran.
4. Mengisi dan mengirimkan format data individual sekolah ke propinsi
5. Mengelola dana Rintisan BOS SM berdasarkan prinsip-prinsip MBS dan pengelolaan keuangan negara.
6. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program Rintisan BOS SM;
7. Menyusun laporan pelaksanaan program Rintisan BOS SM di tingkat sekolah, dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
8. Mencantumkan dana Rintisan BOS SM yang diterima pada APBS

DAFTAR LARANGAN BAGI PENGELOLA DANA BOS

LARANGAN

Pemberian Rintisan BOS SM adalah amanah dan kepercayaan, sehingga penting bagi kita secara bersama-sama menjaga amanah tersebut. Agar terhindar dari segala macam bentuk manipulasi dan penyimpangan keuangan negara, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Disimpan dengan  makusd dibungakan
2. Dipinjamkan kepada pihak lain
3. Mengalokasikan dana Rintisan Bos SM yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya
5. Menanamkan saham
6. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program Rintisan Bos SM/perpajakan program Rintisan BOS SM yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

SANKSI

Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk:

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti penurunan pangkat, mutasi kerja dan pemberhentian.
2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi
3. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada kabupaten/kota, atau sekolah, bilamana terbukti melakukan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan sistematik untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.
4. Sekolah yang melakukan penyalahgunaan dana Rintisan BOS SM masuk dalam daftar hitam (black list) sekolah yang tidak akan mendapat bantuan dari Direktorat Pembinaan SMA & SMK
5. Menyimpan penyalahgunaan dana tersebut kepada Kepala dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk menegur sekolah.

LAPORAN DARI SEKOLAH TERKAIT DANA BOS

Secara umum laporan yang harus disiapkan ole sekolah penerima dana Rintisan BOS SM terdiri atas laporan per semester (laporan semester 1 dan laporan semester II) yang berisi tentang pelaksanaan program serta laporan penggunaan dana baik dari sisi penerimaan dan pembelanjaan. Laporan tersebut harus siap untuk diperiksa setiap saat oleh tim audit/pemeriksa. Laporan sekurang-kurangnya berisi informasi yang mencakup antara lain:

Narasi Laporan

Narasi laporan memuat informasi-informasi sebagai berikut: (1) jumlah siswa; (2) jumlah dana yang diterima, (3) kapan dana diterima sekolah, (3) mekanisme seleksi siswa miskin yang dibebaskan dan /atau dibantu biaya   sekolahnya; (4) penggunaan dana dari sisi pendapatan yaituuntuk membebaskan dan/atau membantu siswa miskin dari biaya sekolah; (5) penggunaan dana dari sisi pengeluaran/pembelanjaan yaitu untuk membiayai operasional sekolah.

Isian Data Individual Sekolah tahun pelajaran 2012/2013 kondisi bulan Agustus 2012.

SK Kepala Sekolah

Tentang penetapan siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya dengan lampiran format data identitas siswa miskin yang dibebaskan dan / atau dibantu biaya sekolahnya

Tanda Bukti Siswa telah dibebaskan dan/atau dibantu biaya sekolahnya, jumlah bantuan, dan tand tangan siswa sebagai bukti pembebasan dan/atau pemberian keringanan biaya sekolah

Penggunaan dana dari sisi pembelanjaan  (expendeture) berisi tentang rincian penggunaan/pembelanjaan dana untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah.

Format Proposal Untuk Rintisan Dana BOS SMA/SMK

Setelah mengentri perihal Bantuan Rintisan Dana Bos untuk SMA/SMK ternyata ada beberapa email dan telepon yang masuk menanyakan bagaimana format penulisan proposalnya.Berikut ini kami sajikan sedikit gambaran proposal Rintisan Dana Bos yang telah kami buat, sebagai berikut:

SURAT PERMOHONAN. (Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing)